Telah terpilih empat pimpinan KPK hasil seleksi (tepatnya voting) dari anggota Komisi III DPR-RI beberapa waktu yang lalu yang disaring dari panitia pemilihan pimpinan KPK. Telah terpilih juga ketua KPK yang baru, Abraham Samad, menyisihkan empat pimpinan KPK terpilih lainnya, yakni Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, serta Ketua KPK Jilid II, Busyro Muqqodas. Banyak yang kecewa dengan hasil ini namun lebih banyak yang menaruh harapan semoga KPK yang baru mampu memberangus korupsi di negeri ini.
Sebagai orang awam yang buta politik, saya tertarik mengetahui profil kelima pimpinan KPK ini (4 yang baru, 1 yang lama). Dari profil singkat ini sedikit saya mengkhayal bagaimana masa lalu para pimpinan KPK ini, mungkin ada beberapa berkarir gemilang? Berikut ini adalah Profil dan Biografi Singkat Pimpinan KPK Jilid III.
Abraham Samad
Abraham Samad (AS) lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966 (44 th), menyelesaikan jenjang pendidikan hukum dari Strata 1 hingga Strata 3 di Universitas Hasanuddin. Di Unhas, ia meraih gelar doktor pada 2010. Sebelum mencalonkan diri jadi pimpinan KPK, DR. Abraham Samad, SH, MH. berkarir sebagai advokat.
AS termasuk pengacara dengan latar belakang LSM, dia adalah seorang penggagas sekaligus Koordinator ACC (Anti Corruption Committee) di Sulsel. Di LSM itu, AS sangat fokus dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi. Kini, AS menyandang status baru sebagai Ketua KPK periode 2011-2014. Beban berat dan harapan seluruh rakyat Indonesia ada di pundaknya.
Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto (BW) lahir di Jakarta, DKI Jakarta, 18 Oktober 1959 adalah seorang advokat. BW menyelesaikan studi di Universitas Jayabaya. Di awal kariernya, BW banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). BW juga merupakan salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Karena ketekunannya di bidang hak azasi manusia, ia memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 1993. Pada tahun 2001, BW menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University. Tahun 2002 menjadi konsultan anti KKN di Partnership of Governance Reform.
BW juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Saat ini, ia mengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasehat Hukum KPK. Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, BW sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi Ia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu).
Adnan Pandu Praja
Adnan Pandu Praja (APP) lahir di Jakarta, 14 Januari 1960. Sebelum maju menjadi kandidat pimpinan KPK, ia menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Warga Depok, Jawa Barat ini, lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia tahun 1987. APP meraih gelar Master of Law di University of Technology, Sydney Australia tahun 2004. APP tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 1992. Dia juga pernah menjabat Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (1997-2002). Selain itu APP juga merupakan anggota Tetap dan Peserta Aktif Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri dan Partnership for Governance Reform in Indonesia/UNDP (2000-2003).
Pendidikan APP adalah S1 Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1987), Spesialisasi Notrait Notrait dan Pertanahan (Sp.N) Universitas Indonesia (1996), Master of Law (LL.M) University of Technology, Sydney Australia (2004). Sehingga gelarnya adalah Adnan Pandu Praja, SH, Sp.N, LLM,
Karier APP adalah sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 1992, Advokat, Warens Partners Law Firm (1995-2005), Anggota Kompolnas selama dua periode (2006-2011). Aktivitas lainnya adalah Editorial Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1985-1987), Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)(1997-2002), Anggota Tetap dan Peserta Aktif Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri dan Partnership for Governance Reform in Indonesia/UNDP (2000-2003), Redaktur Ahli Jurnal Studi Kepolisian, PTIK (2003), Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) (1985), Indonesian Police Watch (Polwatch) (1999), Yayasan Nurani Dunia, Yayasan Dunia Merdeka, dan Koordinator Koalisi LSM dalam rangka Sosialisasi RUU Polri pada Partnership for Governance Reform in Indonesia (UNDP) (2001).
Zulkarnain
Zulkarnain (ZUL) lahir di Lubuk Basung, Sumatera Barat 1 Desember 1951. ZUL adalah seorang sarjana hukum lulusan Universitas Sumatera Utara tahun 1977 dan Magister Hukum IBLAM Jakarta 2004. Jaksa Zulkarnain mengawali karier sebagai Kasubsi Penyidikan Kejari Meulaboh (1980), kemudian Kasubsi Penyidikan Kejari Sibolga Kejati Sumut (1983) dan Jaksa fungsional pada Kejari Sibolga Kejati Sumut. Kariernya terus meroket menjadi Kasubag Pembinaan (1987), Kasie Tindak Pidana Khusus (1991), Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare Sulsel (1996), Asisten Intelijen Kejati Papua (1999) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam (2002). Asisten Bidang Intelijen Kejati Jawa Tengah (2003), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (2006), Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung (2006), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan (2007), Kepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur (2008), Sekretaris JAM Intelijen Kejaksaan Agung (2009) dan Staf Ahli Jaksa Agung (2010- Sekarang).
Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas (BM) lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952 adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (Jilid II) Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar. Sebelum di KPK, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MPM UII).
Busyro Muqoddas mengawali karier di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga tahun 1990. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1995. Pada tahun 1995-1998 ia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bapak dari tiga anak ini pernah mengikuti Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat (2004) dan peserta pra-pelatihan internasional dalam bidang Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia, di Bogor (2004). Busyro yang memiliki hobi membaca buku dan olahraga, pada 2008 meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).
Beberapa hari lagi, Busyro Muqoddas tidak akan menjabat lagi sebagai ketua KPK, namun tetap menjadi pimpinan KPK hingga 2014.
Bagaimana menurut anda? Karir yang cemerlang bukan? Semoga karir mereka makin melejit jika tanpa pandang bulu memberangus korupsi di negeri ini. Bahkan, ada yang menerawang, Abraham Samad bakal kuat jadi calon presiden di 2014 jika mampu memimpin KPK ke arah yang lebih baik. Kami rakyat Indonesia menanti kiprahmu, wahai putra-putra terbaik bangsa.
---Dari berbagai sumber---
Gambar dijiplak dari foto.detik.com, kemudian diedit seadanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar