Karikatur Penyadapan SBY oleh Australia

Penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi perhatian luas di Australia. Media Australia pun membuat karikatur yang menunjukkan Presiden SBY dan PM Australia Tony Abbott.Ada dua karikatur yang dikeluarkan terhadap dugaan penyadapan ini. Mark Knight membuat karikatur yang dimuat di Herald Sun, Selasa 19 November 2013. Sementara David Pope turut memajang karikatur serupa di Sidney Morning Herald hari ini.Mark Knight memuat karikatur sosok Presiden SBY yang ditemani oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sementara di sebelahnya ada karikatur PM Abbott yang menggunakan pakaian balap sepeda.

Dalam karikatur itu SBY memegang sebuah surat kabar berjudul "Indonesian President's Phone Tapped by Australia". SBY tampak menggenggam ponsel pada tangan kirinya dan mengucapkan, "Tolong sambungkan saya dengan Perdana Menteri Australia".

Abbott dalam karikatur itu membalas, "Iya saya sendiri. Telefon ini mungkin direkam untuk kepentingan pelatihan dan kualitas". Jawaban Abbott digambarkan menyindir laporan peyadapan intelijen Australia terhadap sambungan telefon Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Pada bagian bawah kanan, tertulis "Taps Leaked" yang berarti penyadapan bocor.Sementara pada karikatur karya David Pope, jelas menyindir sikap PM Abbott yang enggan meminta maaf atas penyadapan yang terjadi. Karikatur tersebut menunjukkan sosok Presiden SBY, Wapres Boediono, dan Menlu Marty Natalegawa dengan PM Abbott serta Menlu Australia Julie Bishop.Menarik melihat sosok Abbott yang digambarkan oleh Pope. Dalam karikaturnya, Abbott digambarkan seperti seorang wisatawan berambut gondrong, ditemani oleh Menlu Bishop.Karikatur ini menunjukkan tajuk "Being Australie Means Never Having to Say You're Sorry" atau berarti "Menjadi seorang warga Australia berarti tidak pernah mengucapkan kata maaf".

Dalam karikaturnya, Pope menuliskan ucapan Abbott yang menilai SBY harus bersyukur pihaknya masih mau menyadapnya. "O.M.G Yudy (kependekan Yudhoyono)! You Should Be Grateful a Country This Hot Wants to Secretly Go Through Your Stupid Phone!" ucapan Abbott dalam karikatur Pope, seperti dipublikasikan oleh Sidney Morning Herald,Rabu (20/11/2013).Karikatur ini seperti menjadi sindiran terhadap Abbott dan beberapa pejabat Australia lainnya yang masih bersikeras untuk tidak meminta maaf kepada Indonesia

Profil 10 Pasang Calon Walikota Makassar

 

KPUD Kota Makassar telah menetapkan nomor urut untuk 10 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama, Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas mengambil nama salah satu pasangan calon yang ada di kotak pertama. Kemudian nama pasangan calon yang telah diambil, dipersilakan mengambil nomor antrean di kotak kedua. Tahapan selanjutnya, pasangan yang mendapatkan nomor antrean pertama dipersilakan lebih dulu untuk mengambil nomor urutnya. Setelah semua pasangan memegang nomor urut, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Proses selanjutnya membuka gulungan kertas yang berisi nomor urut, dipimpin oleh ketua KPUD Makassar Nurmal Idrus.

Berikut adalah nomor urut pasangan calon wali kota Makassar yang segera berkompetisi pada September 2013 mendatang.

1. Adil Patu - Isradi Zaenal,
2. Supomo Guntur - Kadir Halid,
3. Rusdin Abdullah - M. Idris Patarai,
4. Herman Handoko - Abd. Latif Bafadhal,
5. Erwin Kallo - Hasbi Ali,
6. Tamsil Linrung - Das'ad Latif,
7. Sitti Muhyina M. - Syaiful Shaleh,
8. M. Ramadhan Pomanto - Syamsu Rizal,
9. Irman Yasin Limpo - Busrah Abdullah,
10. Apiati K. Amin Syam - H Zulkifli Gani Ottoh.

Ke-10 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang sebelumnya telah lolos verifikasi berkas dan dinyatakan bisa ikut, memperebutkan sebanyak 983.990 pemilih yang tersebar di 14 kecamatan.

Unfollow Twitter SBY

Presiden SBY membuat akun media sosial Twitter kemarin. Presiden SBY mulai menyapa para pengguna Twitter malam tadi di Istana Cipanas, Jawa Barat. Setelah ditunggu ratusan ribu followernya, akhirnya Presiden SBY berkicau juga di twitter. Kicauan perdana SBY adalah menyapa seluruh rakyat Indonesia.

"Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*," tulis SBY seperti dikutip dari akun resminya @SBYudhoyono, Sabtu (13/4/2013). Kicauan ini pertama kali muncul sekitar pukul 19.10 WIB. Twit perdana ini berarti ditulis langsung oleh SBY.  Hal itu bisa diketahui dari tanda *SBY*. Di dalam bio akun ini, jika ada twit dari persiden akan ditandai dengan "*SBY*". Hingga pukul 19.30 WIB, follower akun @SBYudhoyono sudah mencapai 187 ribu.

Pemerintah sebelumnya telah merilis akun twitter resmi dengan nama @IstanaRakyat. Akun ini bisa juga dipakai Presiden untuk menulis pesannya. Tetapi, Presiden menginginkan akun pribadi. Oleh karena itu dibuatkanlah sebuah akun lagi untuk Presiden. Rupanya, di antara para pemimpin negara yang tergabung dalam G-20, hanya tinggal 4 pemimpin negara yang tidak memiliki akun twitter. G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Hal itu diungkapkan SBY dalam acara launching twitter @SBYudhoyono, di Istana Cipanas, Sabtu (13/4/2013). Ditemani oleh Ibu Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Agus Yudhoyono beserta istri, SBY menyampaikan alasannya bergabung ke dunia 'burung biru' tersebut.

SBY menjelaskan, akun yang diluncurkan atas nama @SBYudhoyono merupakan akun resmi miliknya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ragu menerima informasi dari akun tersebut. "Akun yang saya luncurkan ini betul-betul berasal dari saya yang saya masuki setiap harinya, sehingga tidak ada keraguan untuk komunikasi dengan saya," kata SBY. SBY juga menampik tudingan adanya upaya bayar guna memverifikasi twitternya. Dia menjelaskan tidak ada upaya biaya sebesar 15 ribu dollar Amerika untuk melakukan verifikasi twitternya.

"Isunya saya harus bayar 15 ribu dollar kok masih ada yang mudah berburuk sangka. Sama sekali saya tidak melakukan itu," pungkasnya. Ada kisah jenaka di balik sembilan orang yang di'follow' oleh akun twitter resmi Presiden SBY. Sebagaimana diketahui, Presiden SBY sendiri baru saja merilis twitter resminya dengan akun @SBYudhoyono, di Istana Cipanas, Jawa Barat.

Kisah lucu ini bermula ketika SBY usai melakukan 'tweet' pertamanya. Para jurnalis yang hadir di acara launching twitter orang nomor 1 di Indonesia ini meminta SBY untuk mem follow akun twitter mereka. "Folback dong Pak," pinta para jurnalis. Folback merupakan istilah dalam dunia twitter untuk mengikuti atau berteman di akun twitter. Mendengar hal tersebut, Jubir Presiden Julian Pasha yang menjadi pemandu acara launching, mengatakan akan ada tiga jurnalis yang akan di 'folback' oleh SBY. Sifatnya pun seperti sayembara.

Para jurnalis diberi kertas selembar dan dipersilakan untuk menulis akun twitter-nya beserta asal media. Usai menulis, salah seorang ajudan presiden mengumpulkan kertas tersebut ke dalam toples dan diberikan ke meja SBY. SBY pun memilih tiga kertas dari puluhan kertas yang dikumpulkan para jurnalis. dari tiga kertas yang dipilih Presiden SBY, rupanya ketiga jurnalis yang beruntung adalah Diponagara dari Berita Satu TV, Adib Pranowo dari MNC TV, dan terakhir ialah Rivki dari detikcom.

Mendengar nama ketiga itu, suasana di acara jumpa pers itu berlangsung meriah. Iringan tepuk tangan menghiasi suasana launching sembari SBY menggerakan mouse laptopnya untuk me-follow ketiga jurnalis tersebut. Sebelum me-folback ketiga jurnalis, SBY me-follow kedua anaknya yaitu Agus Yudhoyono dan istrinya Annisa Pohan, serta Edhie Baskoro beserta istrinya Aliya Rajasa. SBY juga me-follow akun twitter @IstanaRakyat dan Wakil Presiden Boediono.

Dalam keterangannya SBY mengemukakan alasannya bergabung di dunia twitter karena ingin menyapa langsung masyarakat. Selain itu, di antara para pemimpin negara yang tergabung dalam G-20, hanya tinggal 4 pemimpin negara yang tidak memiliki akun twitter.

Presiden SBY akhirnya memulai kicauannya di dunia media sosial twitter. Dengan tujuannya untuk bisa lebih dekat dengan rakyat, presiden diminta memperbanyak mem-follow akun masyarakat Indonesia. Kicauan perdana SBY dalam @SBYudhoyono muncul sekitar pukul 19.10 WIB. Padahal sejak akun ini dirilis dan belum berkicau, jumlah followernya terus meningkat pesat hingga 187 ribu.

Nah saat kicauan pertama muncul, tercatat ada sembilan orang yang langsung di-follow presiden. Yang pertama adalah akun milik Wapres Boediono. Selanjutnya SBY pun mem-follow akun-akun milik anak dan menantunya. Dan tiga akun dari kalangan jurnalis. SBY sudah menegaskan alasannya bergabung di dunia twitter karena ingin menyapa langsung masyarakat. Dengan tujuan seperti itu, justru masyarakatlah yang harus di-follow oleh SBY. Sebaiknya presiden lebih banyak follow masyarakat dibandingkan keluarga atau pejabat. Kalau keluarga atau pejabat kan bisa sering berkomunikasi. Saya pun berencana memfollow akun Twitter SBY, mudah-mudahan timelinenya bukan omong kosong. Kalau ternyata hanya nyampah, mari kita Unfollow bareng.

Proyek Gila Wakil Rakyat 2012

Gila, tidak masuk akal, membodohi! Itulah pernyataan yang keluar dari batin saya tentang tindak-tanduk wakil rakyat negeri Indonesia. Sepanjang tahun 2012 banyak proyek digelar di kompleks DPR, Senayan, Jakarta. Setidaknya ada 8 proyek yang memancing kritik rakyat dan sebagian anggota DPR sendiri karena anggarannya yang terlalu besar dan urgensinya yang belum mendesak. Inilah proyek-proyek gila DPR sepanjang tahun 2012. Anda dapat menilai proyek mana yang paling gila dan ajaib? Pun jika akhirnya turun sesuai harga pasaran dan tender, anda dapat menilai bagaimana kinerja kesekretariatan DPR dalam merencanakan proyek. Mungkin di pikiran mereka, anggarkan saja, disetujui syukur, tidak disetujui juga tidak merugikan.

Pengadaan Kalender Rp 1,3 M 

Di awal tahun 2012, DPR mengeluarkan kalender tahunan mereka. Kalender 13 halaman dan berisi foto-foto kegiatan pimpinan DPR ini dicetak dengan biaya 1,3 miliar rupiah. Dana ini diperlukan untuk mencetak 11.200 eksemplar kalender, dengan hitungan tersebut harga per kalender adalah Rp 116.000 per eksemplar, tiap anggota dewan mendapatkan 20 eksemplar kalender. Setjen DPR membenarkan pagu anggaran percetakan kalender 2012 sebesar Rp 1,3 miliar. Namun setelah dilakukan proses pelelangan angka penawaran terendah yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah Rp 397.465.750. atau harga Rp 35.500 per eksemplar. Kira-kira berapa harga kalender di pasaran per eksemplar? Bahkan banyak kalender gratisan di pasar

Papan Selamat Datang DPR Rp 4,8 M 

Di awal tahun 2012 DPR juga ingin menunjukkan kegiatan di dalam komplek Parlemen ke masyarakat. Mereka menganggarkan pembelian 2 unit layar LED berukuran 3x2 meter, sebagai papan pengumuman. Melalui dua LED ini setiap kegiatan DPR dipaparkan kepada masyarakat yang melintas di depan dan belakang Gedung DPR. Tidak tanggung-tanggung, biaya pemasangan layar berukuran 3x2 meter yang dipasang di atas tiang bulat setinggi 3 meter ini mencapai Rp 4,8 miliar rupiah. Semahal itukah harganya? Pun kalau terpasang seefektif apakah pengumuman ini ke masyarakat? Paling mengumumkan "Kami lagi plesiran di luar negeri, ada yang mau nitip oleh-oleh?"

Ruang rapat Banggar DPR Rp 20 M

Pada bulan Mei 2012, ruang rapat baru Banggar DPR yang menghabiskan Rp 20,3 miliar selesai dibangun dan siap dipergunakan. Proyek yang dimulai sejak akhir tahun 2011 ini menuai kontroversi. Atas desakan masyarakat dan pimpinan DPR, Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan investigasi terkait penggunaan furnitur impor di ruang rapat banggar ini. Kursi impor ruang Banggar telah diganti dengan kursi lokal dari Jepara. Demikian juga dengan perangkat wireless mic telah diganti dengan perangkat standar DPR. Penghematan ruangan Banggar DPR pada akhirnya berkisar Rp 6 miliar. Namun karpet impor seharga Rp 980 juta dan IT system seharga Rp 7,9 miliar tidak diganti. Woooww, rapat pleno saja tak sampai setengah yang hadir, yang hadir pun ketiduran atau main ponsel.
 

Renovasi Toilet DPR Rp 2 M

Di awal tahun 2012 DPR juga melakukan renovasi toilet. Sebanyak 220 toilet di Gedung Nusantara I DPR akan diganti dengan anggaran Rp 2 miliar. Namun karena kritik masyarakat proyek ini sempat dihentikan. Pada bulan November 2012 diketahui proyek tersebut tetap berjalan. Menurut penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR pada akhirnya digelar dengan anggaran Rp 1,4 miliar. Toilet seperti apa yang akan dipakai? Mungkin urine mereka mengeluarkan emas dan berlian? Atau batu ginjal?

Renovasi parkir motor Rp 3 M 

Gedung DPR seperti tidak henti-hentinya membenahi diri. Proyek mahal lain adalah renovasi tempat parkir motor. Tempat parkir yang terletak di sebelah barat Gedung DPR ini akan diperluas dengan estimasi biaya mencapai 3 miliar rupiah. Tempat parkir motor itu sendiri dirancang dua tingkat, dan mampu menampung lebih dari 2.000 motor perhari. Renovasi ini sudah selesai sejak pertengahan tahun 2012. Namun karena permasalahan pada proyek, parkir motor ini belum dibuka hingga saat ini. Kira-kira siapa yang bakal ke gedung ini dengan motor sampai 2000 motor? pendemo? belum masuk sudah dicegat pengamanan.

Renovasi ruang kerja DPR Rp 6,2 M 

Kesekjenan DPR berencana merenovasi ruang kerja anggota DPR dengan nilai proyek Rp 6,2 miliar. Namun rencana itu tak disetujui Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah anggota DPR. Secara khusus Ketua DPR meminta proyek ini ditunda. Proyek ini rencananya dimulai November 2012 lalu. Marzuki mengatakan ruangan anggota DPR tak perlu direnovasi hingga akhir 2014 nanti. Untunglah tak jadi direnovasi, sidang saja malas apalagi tinggal di ruang kantor.

Pengamanan DPR Rp 13,1 M 

Untuk mengamankan kawasan DPR sepanjang tahun 2013, Sekjen DPR sudah mempersiapkan penambahan bala pengamanan. Menurut data Fitra, Sekjen DPR secara khusus mengeluarkan anggaran Rp 13.168.706.600 untuk pengamanan DPR. Pengamanan DPR terbagi dalam beberapa satuan. DPR dijaga oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI, baik PNS maupun outsourcing, dan sejumlah aparat polisi objek vital. Inilah namanya peluru dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mesin Fotokopi Rp 1,6 M

DPR juga dilengkapi dengan mesin fotokopi paling mutakhir mulai tahun 2012. Anggaran Rp 1,6 miliar dikucurkan untuk proyek ini. Kini setiap sekretariat komisi dan ruang-ruang sekretariat fraksi telah dilengkapi mesin fotokopi keluaran terbaru. Berdasarkan data Fitra, pengadaan mesin fotokopi senilai Rp 1.667.500.000. Pengadaan mesin fotokopi masuk dalam proyek akhir tahun DPR yang menelan total anggaran Rp 24.272.718.600. Mungkin mereka mau fotokopi uang palsu?

Itulah beberapa kegilaan dan keajaiban anggaran DPR selama tahun 2012. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya, lalu tahun depan kira-kira lebih gila lagi tidak?

sumber: detik

Bagus Mi Makassar-kah??

Bagus mi Makassar-kah? Pertanyaan itu tiba-tiba menyeruak di kepala saya saat mengendarai motor menuju kantor pagi tadi. Betapa tidak, banyak baliho dan spanduk narsis terpasang menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Januari 2013 mendatang. Baliho dan spanduk yang tersebar di sisi jalan ataupun persimpangan jalan terkesan mengotori kota. Terus terang saya yang tiap hari menggunakan jalan protokol di Makassar semakin muak dengan penuhnya pemandangan jalanan dengan iklan narsis, berisi janji-janji muluk bersanding dengan foto tersenyum calon Gubernur Sulsel.

Kalau di EYD-kan dalam Bahasa Indonesia, pertanyaan tersebut adalah Sudah Baguskah Makassar? Saya secara terbuka mempertanyakan kapabilitas semua calon gubernur Sulsel yang berjumlah tiga pasang. SAYANG (Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang), IA (Ilham Arief Sirajuddin - Azis Kahar Muzakkar), dan GARUDA-NA (Andi Rudiyanto Asapa - Andi Nawir). Mengapa pertanyaan Bagus mi Makassar-kah? jadi perwakilan pertanyaan untuk semuanya? Karena semuanya adalah pemimpin, hampir semua kandidat adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, atau mantan kepala daerah. Hanya Azis Kahar Muzakkar yang wakil rakyat, anggota DPD-RI.

Mengapa pertanyaan tersebut tiba-tiba datang di kepala saya? Sederhana saja, terkhusus buat Walikota Makassar, Pak Ilham Arief Sirajuddin yang mencalonkan diri, sudah bagus mi Makassar-kah sampai berani ki' maju jadi calon Gubernur? Kalau bagusmi, maju meki', kalau belumpi, tahu diri meki'. Indikator apa yang saya pakai melihat Makassar bagus? Sederhana ji. Aman dan tidak macet, indikator lain seperti kebersihan dan keindahan kota, Masyarakat Makassar bisa nilai sendiri. Yang lebih urgen lagi seperti pendidikan dan kesehatan (gratis), serta kesejahteraan rakyat, tidak beranika' menilai.

Kembali ke indikator saya (macet dan aman), kalau melihat titik kemacetan di Makassar yang semakin banyak, saya belum bisa katakan Makassar sudah bagus, malah terkesan semakin mundur. Soal keamanan, memang banyak pendatang menuju ke kota ini sekedar berlibur atau mengadu nasib, namun sudahkah mereka merasa nyaman tinggal di kota ini? Tanya sendiri. Nah kalau dari dua indikator ini saja Makassar belum bisa saya katakan bagus, tahu diri meki', mengurus Sulsel sebagai sebuah Provinsi lebih rumit dari mengurus Makassar yang merupakan bagian dari Sulsel.

Bagaimana dengan kandidat lain? Menurut saya sama saja. Mari bercermin, saya samakan pertanyaannya saja. Untuk Pak SYL, Sudah bagusmikah Sulsel? Untuk Pak Rudi, Sudah bagusmikah Sinjai? Entahlah, sudah bagus atau tidak jawabannya ada di kepala anda masing-masing. Kalau bagusmi, maju meki, saya dukung dengan doa agar Sulsel bisa ikut maju di tangan ta'. Kalau belum pi, atau dengan dalih "inilah yang terbaik (diantara yang terburuk)", maju meki pale', tapi kasihan ka' membayangkan Sulsel ke depannya. Bagus mi Makassar-kah?

Profil dan Kisah Novel Baswedan, Penyidik KPK

Markas KPK diserbu sejumlah Polisi, 6 Oktober dini hari. Misinya, menangkap salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan karena kasus penembakan pencuri delapan tahun lalu. Konon Novel Baswedan lah yang mengobrak-abrik Korlantas Polri dalam kasus simulator SIM. Penyerbuan KPK ini sebagai balas dendam dan kriminalisasi Novel? Saya pastikan demikian. Setelah kejadian tersebut, Novel tiba-tiba terkenal, dan berikut sedikit informasi dan profil mengenai dirinya.

Novel Bawesdan lahir di Semarang 1977. Ia merupakan lulusan Akademi Polisi pada 1996 dan masuk KPK sejak 2006. Ia merupakan salah satu penyidik utama KPK. Sebut saja kasus-kasus besar yang ditangani KPK, hampir dipastikan ada nama Novel di dalamnya. Seperti Kasus Simulator SIM yang menyeret nama Irjen Pol Djoko Susilo, Korupsi Bupati Buol, PPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati, Wisma Atlet, cek pelawat. Novel juga tak segan turun langsung ke lapangan saat menangkap Bupati Buol Amran Batalipu, dan menjemput Muhammad Nazaruddin dari Cartagena, Kolombia. Novel merupakan penyidik yang memberi penjelasan kepada anggota komite etik KPK soal kasus Nazaruddin. Terkait kasus korupsi simulator SIM, Novel memimpin langsung penggeledahan di Kantor Korlantas. Ia pula yang menghubungi pimpinan KPK pada malam hari untuk meminta bantuan lantaran mendapat hadangan di lokasi. Novel juga pernah bersitegang dengan anggota Komisi III DPR Aziz Syamsudin serta Nudirman Munir saat memaksa menjenguk Nazaruddin di Rutan Mako Brimob.Novel Baswedan merupakan keluarga dekat (sepupu) Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan.

Taufik Baswedan menggambarkan adiknya, Novel Baswedan, 36 tahun, sebagai penyidik yang menyayangi sang ibu. Ketika pada Jumat 5 Oktober 2012 sejumlah polisi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi hendak menangkapnya, Novel mengabari sang abang lewat telepon. "Dia bilang, ''Tolong jaga Ibu," kata Taufik. Novel pertama kali menyampaikan niat mundur dari kepolisian dan beralih status menjadi pegawai tetap KPK kepada ibundanya. Keputusan berat bagi keluarga itu. Menimang-nimang bermacam cara, lulusan Akademi Kepolisian 1998 ini memilih ”lobi pijitan”: pada suatu malam, ia mendekati ibunda dengan membawa minyak gosok. "Saya mau pijat kaki ibu dulu, baru ngomong mau mundur," Novel menuturkan. Seolah-olah bisa menebak isi hati putranya, sang ibu bertanya, "Vel, kamu tak tertarik menjadi pegawai tetap KPK?” Mendengar perkataan itu, keputusan Novel pindah ke KPK makin bulat. Pada Rabu pekan lalu, namanya termasuk dalam daftar 28 penyidik yang diangkat menjadi pegawai KPK. 

Novel masuk KPK pada Januari 2007, ketika lembaga ini dipimpin Taufiequrachman Ruki. Ia bukan termasuk lima penyidik yang dipaksa melapor ke Markas Besar Kepolisian RI paling telat Selasa pekan ini. Dalam surat penugasan yang dibuat Markas Besar Polri, masa dinasnya berakhir pada Desember. Bila masa dinasnya tak diperpanjang, ia semestinya balik kandang akhir tahun ini. Seorang petinggi KPK menyebut Novel sebagai salah satu penyidik terbaik di sana. Independensinya sebagai penyidik komisi antikorupsi membuat ia tak disukai di kepolisian. Di sebuah mailing list internal kepolisian, namanya dijelek-jelekkan setelah memimpin penggeledahan di Korps Lalu Lintas pada Juli lalu. Novel dicap sebagai "pengkhianat" yang "hendak menghancurkan korps".

sumber: tempo, mediaindonesia

Jokowi Menang, Jokowi Digugat

Dua warga Solo, Ari Setiawan dan Paidi, menggugat Walikota Solo Joko Widodo. Jokowi dianggap melanggar sumpah jabatan karena ikut dalam pemilukada DKI Jakarta. Warga mengajukan gugatan sebesar Rp343 miliar. Jokowi dianggap wanprestasi karena tidak menuntaskan masa jabatannya sebagai walikota Solo periode 2010-2015 karena ikut ajang pemilukada di Jakarta. 

Walaupun dalam hitungan cepat sejumlah lembaga survei dan KPU tingkat kota terkait pemilukada DKI, pasangan Jokowi-Ahok mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, mereka menuntut agar Pengadilan Negeri Surakarta tetap memproses gugatan dan memutuskannya. Penggugat tidak ingin proses gugatan terhadap Jokowi tidak berhenti di tengah jalan, karena tidak ingin gugatan dianggap berbau politis. "Memang benar secara hukum Jokowi tidak melanggar hukum tetapi secara kepentingan masyarakat hasil pilkada Solo jadi tak berguna," kata pengacara penggugat, Sri Hadi Fahrudin, di PN Surakarta, Rabu, 26 September 2012. 

Jika semua kepada daerah seperti Jokowi atau Alex Noerdin ikut ajang pemilukada di wilayah lain, kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit. "Bisa kacau negeri ini karena Pilkada hanya menjadi batu loncatan. Biaya Pilkada itu miliaran rupiah," tegasnya. Meski ingin gugatan diproses Pengadilan Negeri, Sri Hadi tidak menutup kemungkinan jika kubu Jokowi menawarkan mediasi. "Kalau kami menunggu. Mungkin yang membuka mediasi malah mereka. Kalau kami tetap ingin gugatan jalan terus," ujar dia. 

Sementara itu, pengacara Jokowi, Suharsono, mengatakan dari perspektif politik, kasus itu sudah lemah karena Jokowi sudah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Tidak usah ada nuansa-nuansa politis lagi karena memang Jokowi sudah terpilih," ujarnya. Kemudian dari perspektif hukum, dalil penggugat Jokowi yakni wanprestasi justru dipertanyakan. Sebab syarat gugatan wanprestasi sudah diatur oleh undang-undang. Salah satunya legal standing harus jelas. "Jika mengatasnamakan warga Solo harus pakai mekanime class action. Ada nggak pemberian kuasa hukum dari warga Solo kepada dua penggugat itu," tegas dia. 

Dalam sidang perdana yang berlangsung Rabu (26/09/2012) kemarin, hakim ketua Nurdiyatmi memerintahkan agar kedua pihak melakukan upaya perdamaian. “Kami memberikan kesempatan hingga 40 hari untuk berdamai,” kata hakim dalam persidangan. Pihaknya juga menunjuk salah satu hakim di PN Surakarta untuk menjadi mediator.

Sumber: Viva

Rekam Jejak Walikota Makassar dari Masa ke Masa

Sejarah orang nomor satunya kota Makassar, Walikota Makassar membentang panjang sejak zaman kerajaan Gowa-Tallo, zaman penjajahan dan zaman pasca kemerdekaan. Berdasarkan sumber catatan sejarah tentang kota Makassar, terdapat 26 pemimpin yang pernah menjadi pemimpin setara walikota dalam enam periode zaman. Konsep visi dan misi setiap pemimpin akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan zaman pada saat mereka memimpin demikian pula tingkat kesuksesan mereka dalam melaksanakan roda pemerintahan akan berbeda-beda pula.

Bila dihitung sejak tahun 1918 sampai sekarang, maka Kota Makassar telah diperintah oleh sebanyak 24 walikota. Sedangkan bila dihitung dari sejak pemerintahan RI tahun 1951 sampai sekarang tahun 2012, Makassar telah diperintah oleh 12 walikota. Walikota pertama sejak zaman pemerintah RI ialah walikota Sampara Dg Lili, yang memerintah tahun 1951-1952. Walikota yang terlama memangku jabatan ialah HM Dg Patompo, yang memerintah selama 14 tahun (1962-1976).

Apa-apa saja yang telah mereka perbuat? apa perannya bagi Kota Makassar? Berikut ini rekam jejaknya saya himpun dari berbagai sumber, semoga dapat menjadi inspirasi bagi Walikota Makassar selanjutnya.

Pemerintahan Kolonial Belanda

J.E. Dambrink (1918-1927)

Pemerintah Belanda waktu itu memang sangat beralasan membentuk pemerintahan kota Makassar, karena Makassar sudah masuk kedalam 20 besar kota dunia di bawah kerajaan Gowa-Tallo.

J.H.De Groot (1927-1931)

G.H.J. Beikenkamp (1931-1932)

Ir. F.C.Van Lier (1932-1933)

Ch.H.Ter Laag (1933-1934)

J.Leewis (1934-1936)

H.F.Brune (1936-1942)

Pemerintahan Jepang 

Yamasaki (1942-1945)

Pemerintahan NICA 

H.F. Brune (1945)

D.M. Van Zwieten (1945-1946)

Abdul Hamid Dg. Magassing (1946-1947) --Foto Nomor 1--

Pemerintahan R.I.S 

J. M Qaimuddin (1950-1951) --Foto Nomor 2--

J. Mewengkang (1951)

Pemerintahan Republik Indonesia 

Sampara Dg. Lili (1951-1952) --Foto Nomor 3--

Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) --Foto Nomor 4--

M. Junus Dg. Mile (1957-1959) --Foto Nomor 5--

Latif Dg. Massikki (1959-1962) --Foto Nomor 6--

Arupala (1962-1965) --Foto Nomor 7--

Konsep administrasi pemerintahan kota mulai ditata dengan baik, sehingga memberi arah yang jelas tentang pembagian kerja bagi tata pemerintahan kota Makassar. Selain itu, mengganti gelar Hamentee menjadi kotapraja.

Kol. M. Dg. Patompo (1962-1976) --Foto Nomor 8--

HM Dg Patompo dengan pangkat kolonel TNI, adalah walikota ke-6 sejak masa pemerintahan RI. Dia selain sebagai walikota terlama, dia juga sebagai walikota yang dinilai telah melakukan perubahan di Makassar secara spektakuler. Master plan Kota Makassar dirancang yang melahirkan blue print kota Makassar. Di depan sidang DPRD Kotamadya Makassar, Patompo menawarkan ide dengan slogan “Pola dasar pembangunan kota Makassar” dengan tiga sasaran utama yakni memberantas 3K : kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan. Menurut Patompo, tercapainya peletakan dasar pembangunan kota Makassar akan terwujud apabila tiga sasaran utama tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.  Di masa pemerintahan Patompo, dengan berkantor di Jl.Balaikota pada bangunan tua yang kini dijadikan museum kota, dia telah membawa perubahan di Makassar yang luar biasa. Di era Patompo, perluasan kota yang mengambil sebagian wilayah kabupaten Gowa dan Maros, memberi tambahan tiga kecamatan bagi Makassar, yakni kecamatan Tamalate, Panakkukang dan Biringkanaya, meskipun dengan konsekwensi harus mengubah nama Makassar menjadi kota Ujung Pandang. Pada masa ini, nama Kota Makassar diubah menjadi Kota Ujungpandang. Pengubahan nama itu mengundang reaksi keras dari masyarakat dan sejumlah sejarawan dan budayawan di Sulawesi Selatan.

Selain itu, Patompo membangun kawasan jalan Pangeran Pettarani, Tanggul Patompo, pembuatan jalan-jalan dalam kota, dan sejumlah gedung SD Pembangunan. Patompo juga mendorong investor menanamkan modalnya di Makassar dalam berbagai sektor ekonomi. Restoran Bambooden misalnya, yang sekarang masih eksis, oleh Patompo diberi fasilitas bebas pajak selama lima tahun pertama. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan usaha di Makassar. Gaya kepemimpinan Patompo dinilai aneh-aneh, lucu-lucu, dan bahkan ada yang menggelarnya ‘walikota gila’. Namun dari gayanya itu, Patompo mengubah Makassar secara luar biasa.

Pada tahun 1970, di era Patopo ini, Kota Makassar merupakan kota terpadat penduduknya di seluruh dunia. Tercatat pada tahun 1960, penduduk Kota Makassar berpenduduk 350.000 orang, dan di tahun 1970 sudah berjumlah 600.000 orang. Itu berarti, selama 10 tahun, Kota Makassar bertambah penduduknya sebanyak 70 persen. (Sumber: Majalah Versi, Hasil research UNDP tahun 1970)

Kol. Abustam (1976-1982) --Foto Nomor 9--

Abustam dalam memerintah kota Makassar menonjolkan pembangunan taman di hampir semua sudut kota. Sepanjang tepi jalan dalam kota rimbun dengan pepohonan. Karena itulah, Abustam digelar Walikota Taman.

Kol. Jancy Raib (1982-1988) --Foto Nomor 10--

Jancy Raib adalah seorang walikota yang terbilang pendiam. Tidak banyak bicara, namun satu kelebihannya, ialah dia diam-diam namun sibuk membayar utang pemda yang masih tersisa sejak dari Patompo hingga Abustam. Pada pemerintahan Jancy Raib semua utang pemda dapat dilunasi.

Kol. Soewahyo (1988-1993) --Foto Nomor 11--

Soewahyo cukup memberi perhatian terhadap olah raga di Makassar. Dan untuk kepentingan olah raga, Soewahyo melakukan perbaikan lapangan Karebosi dan sejumlah infrastruktur di kota ini. Pada masa ini, PSM (Persatuan Sepakbola Makassar), Klub sepakbola kebanggaan Makassar dan Sulawesi Selatan berhasil meraih juara Indonesia.

A. Malik B. Masry  (1994-1999) --Foto Nomor 12--

Zaman ini, walikota sudah tidak mesti dari kalangan militer, bukan lagi kolonel. Saat dilantik, Malik B. Masry langsung mengumumkan akan membuat Makassar seperti kota Abu Dhabi di Timur Tengah, yang menyala terang di malam hari. Malik kemudian merealisasikannya dengan membuat Makassar terang-benderang di malam hari. Prinsip Malik, biarlah Makassar hidup 24 jam, agar pertumbuhan ekonomi dapat terpicu lebih cepat. Pada masa ini, disusun visi Kotamadya Ujung Pandang (KMUP) melalui pendekatan dan penanganan terpadu secara fungsional maupun strategis melalui konsep “Teduh Bersinar” (Tekad dan disiplin untuk hidup bersih, sehat, aman dan rapi), --masih ingat lagu Ujung Pandang Teduh Bersinar?-- kemudian dioperasionalkan dengan “sapta tertib” yang merujuk dari gerakan disiplin nasional dan tri konsep pembangunan Sulawesi Selatan. Dengan program ini KMUP (Kota Makassar) dapat tercitrakan sebagai kota bersih dengan beberapa kali berturut-turut menerima “Adipura” (1995, 1996, 1997).

Baso Amiruddin Maula  (1999-2004) --Foto Nomor 13--

Dalam masa kepemimpinan H.B.Amiruddin Maula sebagai walikota Makassar, nama Kota Ujungpandang dikembalikan menjadi Kota Makassar (PP Nomor 86 Tahun 1999) dengan menetapkan hari jadi kota Makassar pada tanggal 9 November 1607. Dengan semangat ini dibuatlah visi dan misi menempatkan Makassar sebagai kota bandar niaga. Dengan Semangat, prestisius, kejayaan, kebanggaan dan jiwa kemandirian yang pernah dicapai Makassar sebagai kota bandar niaga dihidupkan kembali. Makassar sebagai komunitas masyarakat tumbuh dan berkembang dari berbagai ragam budaya, nuansa religiusitas masyarakat kota juga mulai terasa. Era otonomi daerah yang dimulai pada periode ini menjadi tonggak dan momentum seluruh warga kota untuk terlibat langsung dalam pembangunan, implikasinya juga memberikan kontribusi untuk kesuksesan kepemimpinan HB. Amiruddin Maula.

Zaman ini dimulai Pembangunan Pasar Butung, Pasar Terong dan Pasar Baru. Termasuk Pasar Pabaeng-baeng yang diklaim sebagai aset Pemkab Gowa. Masalah pembebasan tanah pembangunan Jalan Tol Reformasi, pembangunan Terminal Regional Daya, pembebasan Pantai Losari dari penjual K-5, pembangunan jembatan yang menghubungkan Barombong wilayah Makassar yang terpisah Sungai Jeneberang. Amiruddin Maula menjadi korban kebijakan pengadaan alat Pemadam Kebakaran (Damkar) oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian dalam Negeri di era kepemimpinan Mendagri Hari Sabarno, beliau sempat di bui beberapa tahun karena kasus ini. Pada masa ini juga mulai dibangun Menara Balaikota, “simbol terbaik” para koruptor di Pemkot Makassar (karena akhirnya hingga tahun 2012 ini belum rampung padahal mulai rusak.

Ilham Arief Sirajuddin  (2004 - 2008) --Foto Nomor 14-- 

Sebagai salah satu pemimpin termuda, IAS meluncurkan pencitraan baru dengan slogan Great expectation, Makassar Penuh dengan Harapan. Sebuah komitmen menjadikan kota tercinta harapan semua orang, harapan berinvestasi, harapan meraih sukses, harapan meraih masa depan, harapan memperoleh pendidikan yang bermutu. Walikota Ilham Arief Sirajuddin yang memerintah sejak 2004-2009, dan periode kedua tahun 2009-2014, oleh banyak orang dia digelar sebagai Patompo Jilid II. Ada anggapan bahwa Makassar mesti dipimpin oleh seorang yang sedikit ‘gila’, dan Ilhamlah orangnya. Ini ditandai dengan keberanian Ilham merevitalisasi lapangan Karebosi., dengan tanpa modal sepeser pun dari APBD. Dan ternyata akhirnya sukses. Bahkan Majalah Tempo memilih Ilham sebagai walikota sukses membangun, lantaran kesuksesannya merevitalisasi Karebosi. Dia juga sukses merevitalisasi Pantai Losari.

Andi Herry Iskandar (2008 - 2009) --Foto Nomor 15-- 

Tak banyak yang "terjadi" pada periode ini karena Herry "hanya" pengganti IAS yang mencalonkan diri menjadi walikota untuk kedua kalinya. Herry otomatis jadi walikota karena posisinya sebagai wawali yang menggantikan walikota IAS. Praktis, Herry hanya melanjutkan program kerja IAS.

Ilham Arief Sirajuddin (2009 s/d 2012) --Foto Nomor 16--

Pada periode ke-2 pemerintahannya, IAS tinggal melanjutkan konsep dan pemikirannya sejak periode pertama. Konsep lain yakni program Gemar Membaca. Kesadaran baru pada konsep ini dilandasi oleh semangat kesetaran dalam memperoleh pendidikan. Hal lain yang tak kalah menarik adalah penerapan aksara lontara sebagai indegeneus local. Program penerapan aksara lontara pada nama-nama jalan di Makassar merupakan bagian dari upaya pemerintah sebagai motivator membumikan budaya lokal untuk tidak terasing di daerah sendiri. Kota Makassar juga diplot tidak lagi sekedar pintu gerbang atau gateway kawasan timur Indonesia tetapi menjadi ruang keluarga (living room) bagi bisnis dan investasi dan mengembalikan kejayaan Makassar di pentas global.

Nah menurut anda, siapa walikota paling sukses? Kalau ada award pemilihan walikota terbaik, kira-kira siapa walikota  favorit,  walikota terbersih, walikota terkorup, walikota tersantai, walikota terinovatif, walikota tergila, walikota terlucu, walikota ter-ter Makassar lainnya?

sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar#Walikota

http://www.bugis-pos.com/2012/catatan-hut-makassar-ke-404-dari-patompo-sampai-ke-ilham.html

http://aroelaidah.wordpress.com/2009/12/15/pemimpin-makassar-dari-masa-ke-masa/

Profil dan Biografi Singkat Pimpinan KPK 2011

Telah terpilih empat pimpinan KPK hasil seleksi (tepatnya voting) dari anggota Komisi III DPR-RI beberapa waktu yang lalu yang disaring dari panitia pemilihan pimpinan KPK. Telah terpilih juga ketua KPK yang baru, Abraham Samad, menyisihkan empat pimpinan KPK terpilih lainnya, yakni Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, serta Ketua KPK Jilid II, Busyro Muqqodas. Banyak yang kecewa dengan hasil ini namun lebih banyak yang menaruh harapan semoga KPK yang baru mampu memberangus korupsi di negeri ini. 

Sebagai orang awam yang buta politik, saya tertarik mengetahui profil kelima pimpinan KPK ini (4 yang baru, 1 yang lama). Dari profil singkat ini sedikit saya mengkhayal bagaimana masa lalu para pimpinan KPK ini, mungkin ada beberapa berkarir gemilang? Berikut ini adalah Profil dan Biografi Singkat Pimpinan KPK Jilid III. 

Abraham Samad 

Abraham Samad (AS) lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966 (44 th), menyelesaikan jenjang pendidikan hukum dari Strata 1 hingga Strata 3 di Universitas Hasanuddin. Di Unhas, ia meraih gelar doktor pada 2010. Sebelum mencalonkan diri jadi pimpinan KPK, DR. Abraham Samad, SH, MH. berkarir sebagai advokat. 

AS termasuk pengacara dengan latar belakang LSM, dia adalah seorang penggagas sekaligus Koordinator ACC (Anti Corruption Committee) di Sulsel. Di LSM itu, AS sangat fokus dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi. Kini, AS menyandang status baru sebagai Ketua KPK periode 2011-2014. Beban berat dan harapan seluruh rakyat Indonesia ada di pundaknya. 

Bambang Widjojanto 

Bambang Widjojanto (BW) lahir di Jakarta, DKI Jakarta, 18 Oktober 1959 adalah seorang advokat. BW menyelesaikan studi di Universitas Jayabaya. Di awal kariernya, BW banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). BW juga merupakan salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Karena ketekunannya di bidang hak azasi manusia, ia memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 1993. Pada tahun 2001, BW menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University. Tahun 2002 menjadi konsultan anti KKN di Partnership of Governance Reform. 

BW juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Saat ini, ia mengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasehat Hukum KPK. Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, BW sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi Ia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu). 

Adnan Pandu Praja 

Adnan Pandu Praja (APP) lahir di Jakarta, 14 Januari 1960. Sebelum maju menjadi kandidat pimpinan KPK, ia menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Warga Depok, Jawa Barat ini, lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia tahun 1987. APP meraih gelar Master of Law di University of Technology, Sydney Australia tahun 2004. APP tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 1992. Dia juga pernah menjabat Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (1997-2002). Selain itu APP juga merupakan anggota Tetap dan Peserta Aktif Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri dan Partnership for Governance Reform in Indonesia/UNDP (2000-2003). 

Pendidikan APP adalah S1 Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1987), Spesialisasi Notrait Notrait dan Pertanahan (Sp.N) Universitas Indonesia (1996), Master of Law (LL.M) University of Technology, Sydney Australia (2004). Sehingga gelarnya adalah Adnan Pandu Praja, SH, Sp.N, LLM, 

Karier APP adalah sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 1992, Advokat, Warens Partners Law Firm (1995-2005), Anggota Kompolnas selama dua periode (2006-2011). Aktivitas lainnya adalah Editorial Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1985-1987), Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)(1997-2002), Anggota Tetap dan Peserta Aktif Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri dan Partnership for Governance Reform in Indonesia/UNDP (2000-2003), Redaktur Ahli Jurnal Studi Kepolisian, PTIK (2003), Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) (1985), Indonesian Police Watch (Polwatch) (1999), Yayasan Nurani Dunia, Yayasan Dunia Merdeka, dan Koordinator Koalisi LSM dalam rangka Sosialisasi RUU Polri pada Partnership for Governance Reform in Indonesia (UNDP) (2001). 

Zulkarnain 

Zulkarnain (ZUL) lahir di Lubuk Basung, Sumatera Barat 1 Desember 1951. ZUL adalah seorang sarjana hukum lulusan Universitas Sumatera Utara tahun 1977 dan Magister Hukum IBLAM Jakarta 2004. Jaksa Zulkarnain mengawali karier sebagai Kasubsi Penyidikan Kejari Meulaboh (1980), kemudian Kasubsi Penyidikan Kejari Sibolga Kejati Sumut (1983) dan Jaksa fungsional pada Kejari Sibolga Kejati Sumut. Kariernya terus meroket menjadi Kasubag Pembinaan (1987), Kasie Tindak Pidana Khusus (1991), Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare Sulsel (1996), Asisten Intelijen Kejati Papua (1999) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam (2002). Asisten Bidang Intelijen Kejati Jawa Tengah (2003), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (2006), Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung (2006), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan (2007), Kepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur (2008), Sekretaris JAM Intelijen Kejaksaan Agung (2009) dan Staf Ahli Jaksa Agung (2010- Sekarang).

Busyro Muqoddas 

Busyro Muqoddas (BM) lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952 adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (Jilid II) Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar. Sebelum di KPK, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MPM UII). 

Busyro Muqoddas mengawali karier di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga tahun 1990. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1995. Pada tahun 1995-1998 ia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bapak dari tiga anak ini pernah mengikuti Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat (2004) dan peserta pra-pelatihan internasional dalam bidang Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia, di Bogor (2004). Busyro yang memiliki hobi membaca buku dan olahraga, pada 2008 meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). 

Beberapa hari lagi, Busyro Muqoddas tidak akan menjabat lagi sebagai ketua KPK, namun tetap menjadi pimpinan KPK hingga 2014. 

Bagaimana menurut anda? Karir yang cemerlang bukan? Semoga karir mereka makin melejit jika tanpa pandang bulu memberangus korupsi di negeri ini. Bahkan, ada yang menerawang, Abraham Samad bakal kuat jadi calon presiden di 2014 jika mampu memimpin KPK ke arah yang lebih baik. Kami rakyat Indonesia menanti kiprahmu, wahai putra-putra terbaik bangsa.

---Dari berbagai sumber---

Gambar dijiplak dari foto.detik.com, kemudian diedit seadanya

Jakarta Lawyers Club Live di Makassar

Senin malam, 18 Oktober 2011 ada sesuatu yang istimewa hadir di Makassar. Jakarta Lawyers Club TV One siaran secara langsung di kota anging mammiri. Acara dialog (politik) yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas ini berlangsung hangat seperti biasanya. Acara berlangsung lebih seru dan menggigit lagi karena tema yang diangkat adalah soal yang juga masih hangat "DPR Ingin Bubarkan KPK?" Serta dihadiri politikus handal yang saling berdiskursus mengenai tema tersebut, terutama tokoh politik dari Sulawesi Selatan. Ada Abdullah Hehamahua (ketua komite etik KPK), Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), Ilham Arif Sirajuddin (Walikota Makassar), (Politikus Partai Demokrat), (Politikus Partai Hanura), Ishak Ngeljaratan (budayawan Makassar), Idrus Paturusi (Rektor Universitas Hasanuddin), Abraham Samad (calon pimpinan KPK), Ridwan Saidi (Makassar), sampai telewicara dengan OC Kaligis (Pengacara Nasaruddin, yang vis a vis dengan KPK). 

Seru !!! Itulah komentar saya tentang acara JLC edisi Makassar, sebagaimana serunya acara JLC sebelum-sebelumnya. Berikut beberapa komentar undangan dan pembicara yang hadir langsung  di acara JLC Makassar. 

SYL : KPK masih dibutuhkan sebagai energi positif pemberantasan korupsi. 

Ridwan Saidi : Dari awal, perekrutan KPK pun sudah tidak adil. Pertanyaan urgen dari kepala saya mengenai "apa keburukan calon anggota KPK" ini tidak ditanyakan. 

Ishak Ngeljaratan : Jaga rasa adil masyarakat agar KPK bisa dipercaya 

Idrus Paturusi : masyarakat sedih, gelisah, dan marah akan penegakan hukum di Indonesia 

Abraham Samad : bedakan tebang pilih dengan skala prioritas 

OC Kaligis : persoalan CD dan barang bukti yang hilang, Nazaruddin berani bersumpah dia di zalimi, sumpah pocong sekalipun!! 

Ilham Arif Sirajuddin : KPK masih dibutuhkan masyarakat 

..... (saya lupa namanya, yang jelas lawyer asal Makassar) : sekalipun langit akan runtuh, lawanlah demi kebenaran !! KPK tidak boleh takut !!! 

Karni Ilyas : yang diinginkan masyarakat (Roma) bukan keadilan, tapi balas dendam. Semoga rakyat Indonesia tidak menginginkan balas dendam. 

JLC yang dimulai pukul 20.30 hingga pukul 24.00 wita ini sempat disela oleh pengumuman kabinet menteri baru oleh presiden SBY yang juga ditayangkan secara live di TV One.Mungkin JLC hadir di Makassar sebagai bagian dari peringatan hari jadi Sulawesi Selatan yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2011. Entah dengan daerah lain, namun setahu saya baru di Makassar JLC tampil secara langsung, selain Jakarta tentunya. Hal ini menandakan bahwa Sulsel khususnya Makassar merupakan salah satu basis politik yang cukup kuat di Indonesia. Di penghujung acara, seorang mahasiswa menyerahkan kenang-kenangan kepada Abdullah Hehamahua sebagai symbol perlawanan yang keras dan tanpa henti melawan korupsi. Dan seorang Karni Ilyas pun tertegun dengan semangat Makassar.

May Day itu Hari Buruh

Hari Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day.

Sejarah Hari Buruh

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi, politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja hijau dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.


Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja dan para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan "pengganggu ketenangan masyarakat".

Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. Louis, Missouri dan memulai untuk mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire sebagai Sekretaris Umum dari "United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America". Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk Para pekerja di setiap Senin Pertama Bulan September di antara Hari Kemerdekaan dan hari Pengucapan Syukur.

Pada tanggal 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya.

Pada 1887, Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya hari libur umum. Pada 1894. Presider Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September hari libur umum resmi nasional.

Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Peristiwa Haymarket

Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei. Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati, para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakuan yang lebih adil dari para pemilik modal.

Kongres Sosialis Dunia

Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi:
Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis.

Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

Hari buruh di Indonesia

Indonesia pada tahun 1920 mulai memperingati hari Buruh tanggal 1 Mei. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.

Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.
Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori "membahayakan ketertiban umum". Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan didalangi gerakan komunis.

May Day 2006 : Buruh menolak revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang banyak merugikan kalangan buruh.

May Day 2007 : Buruh menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing

May Day 2008 : Buruh menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing

May Day 2009 : Buruh menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing

May Day 2010 : Buruh menuntut jaminan sosial. Kalangan buruh menganggap penerapan jaminan sosial saat ini masih diskriminatif, terbatas, dan berorientasi keuntungan, Buruh menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing

May Day 2011 :  Buruh menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing

Ada yang Istimewa, Mengapa ?

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bagi Provinsi NAD diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.



DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu
kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:
Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.

Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:
Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan
kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah:
Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri: partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; pelaksanaan pembangunan yang diarahkan
sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku
terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

(Artikel ini adalah copasan dari Wikipedia. Bagaimana dengan Keistimewaan Yogyakarta ?)