Judul di atas mengingatkan saya pada artikel di
panyingkul “Kenapa Gondrong yang Maju?”. Di Makassar, khususnya mahasiswanya, yang gondrong-gondronglah yang diharapkan maju (khususnya kalau demonstrasi), mungkin lebih kelihatan sangarnya dan membedakan massa dengan petugas keamanan yang bergesture cepak. Ah, sudahlan, tulisan ini bukan soal gondrong atau cepak, namun soal demo PNS. Bukan demo biasa, namun menurut saya demo yang unik. Unik karena yang demo biasanya mahasiswa atau masyarakat dan yang di demo adalah pemerintah (pihak eksekutif, PNS). Namun sekarang yang demo adalah PNS dan yang di demo adalah PNS juga. Masa’ jeruk minum jeruk? Hehe.
Pagi tadi, sebelum upacara hari senin dimulai, terdengar sebuah percakapan antara dua orang PNS.
PNS A : sambil membaca selembar kertas ditangannya, entah siapa yang mengedarkannya “eh, ada demo sebentar ini” menyipitkan mata rabunnya sambil focus membaca isi surat. Ternyata kertas itu adalah undangan untuk demonstrasi.
PNS B : “demo apa boss?, pasti demo gaji 13!” sambil melirik kertas tersebut
PNS A : “iyo bos gaji 13, ini ada nama kumpulannya, Aliansi Profesi Kesehatan, mau demo sebentar”
PNS B : “jadi, pergi tidak sebentar?”
PNS A : “bah, sebentar diliat…. Mba deh, maumi mulai upacara”.
Keduanya kemudian berlalu, mencari barisan untuk mulai upacara.
illustrasi : suasana sebelum upacaraSaat upacara, Pembina upacara dalam hal ini pak Sekda memberikan beberapa arahan. Salah satunya mengenai pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Kemendagri. Saya lupa nama pelatihan yang disebutkan, tapi intinya mengenai ketahanan Nasional. Dalam hal ini menyinggung demo-demo yang terkesan tidak lagi beretika, tidak santun. Katanya, akan diadakan pelatihan yang mengikutsertakan seluruh tingkatan struktural, mulai bupati hingga pejabat eselon paling bawah. Dalam rangka ketahanan Nasional. Ah, saya pikir hanya akan memberangus demokrasi, eh, demonstrasi yang akhir-akhir ini memang marak. Arahan ini juga seakan menyinggung PNS yang bercakap-cakap tadi, yang berencana ikut demo.
Hari ini, PNS yang tergabung dalam aliansi profesi kesehatan mengadakan demo. Bukan demo masak ataupun demo produk rumah tangga, tapi demo menuntut hak sebagai PNS. Demo ini diadakan oleh Aliansi Profesi Kesehatan, mengikuti jejak kompatriotnya, Dinas Pendidikan yang beberapa waktu lalu juga mengadakan demo, dengan misi yang sama, menuntut hak yang sampai saat ini belum diberikan, Gaji 13.
Soal gaji 13 memang suatu yang beberapa tahun ini marak dibicarakan., memang yang namanya “uang gratis” tak akan ada habisnya dibicarakan. Gaji 13 ini seyogyanya diperuntukkan bagi seluruh PNS untuk menambah uang sakunya (maklum, gaji PNS pas-pasan untuk makan, bahkan sangat kurang). Dibayarkan antara bulan Juni hingga Juli. Dasar pemikirannya adalah saat bulan Juni hingga Juli, anak-anak (anak PNS) baru masuk sekolah yang tentunya biaya masuk itu sendiri tidak sedikit. Pakaian, buku, tas, dan alat sekolah lainnya sangat mendesak untuk dibeli. Banyak kemudian PNS yang menggantungkan harapan pada gaji 13.
Namun kabar gaji 13 akan dibayarkan belum juga jelas hingga hari ini (penghujung Juli), bahkan ada issu akan diusahakan dibayar pada bulan Agustus, itupun hanya issu yang Agustusnya pun tidak diketahui kepastiannya, apakah awal, pertengahan, atau akhir bulan. Akhirnya kesabaran pun habis sudah (walaupun kesabaran itu sebenarnya tak berbatas), hari ini Aliansi Profesi Kesehatan yang didalamnya ada profesi dokter, bidan, perawat, dan kesehatan lain mengadakan demo.
Kebanyakan peserta demo berasal dari Rumah Sakit (RSUD Salewangang Maros), kasihan yah pasien ditinggalkan. Tapi, bagaimana lagi? Kalau tak begini, bagaimana mereka diperhatikan, liat tuh guru-guru sudah “dijanji” hanya karena demo. Begitulah opini yang muncul dikalangan kesehatan. “Kalo tidak demo, tidak dibayarkan itu”.
suasana demo a.k.a aksi damai
Pukul sembilan pagi, peserta demo mulai berkumpul di depan Masjid Al-Markaz, kemudian “short mars” ke DPRD Maros. Di DPRD mereka disambut dengan baik oleh anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, tepat pukul 10.30. Mereka ke DPRD dengan tujuan agar dapat difasilitasi oleh pihak eksekutif (loh, bukannya mereka juga eksekutif?), Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) maksudnya. Bukankah memang uang mereka dikelola di DPKD? Jika memang sudah dialokasikan, mengapa uang gaji 13 mereka belum dibayarkan juga. Memang dimana uang itu, ditilep? Entahlah, yang jelas demo sudah berjalan untuk mengetahui kebenarannya, dan tentu saja agar gaji 13 mereka dibayarkan.
"ayo! semuanya masuk ke dalam ruang rapat, penuhkan!"
Dalam ruang sidang, pendemo tetap sabar, tak anarkis, penuh sesak
Inilah wajah-wajah perwakilan Aliansi Profesi KesehatanSampai di DPRD, sempat gaduh karena pihak DPKD tak juga muncul, dan menurut salah seorang anggota Dewan, tak ada pihak DPKD yang bisa dihubungi, HPnya tak ada yang aktif. Hahaha…, begitu mudahnya menghindari masalah. Muncul kemudian ide untuk menyambangi langsung DPKD, namun dinilai tak ada gunanya karena tak ada pihak DPKD yang berani mengambil tanggung jawab (maklum, kepala DPKD sebagai pengambil kebijakan baru saja berpulang). Sempat juga muncul gagasan untuk menyambangi Sekda dan Bupati yang sedang menerima tamu, pak menteri pertanian dan Gubernur Sulsel yang saya lupa merayakan apa di Maros. Mengingat etika dan sopan santun, tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya dipending hingga pukul 12.00. Karena dipending, saya pulang saja, kembali ke kantor, lapar.
Menurut saya, itulah konsekuensi perjuangan, yang didalam kehidupan memang dua hal ini yang sangat vital, pendidikan dan kesehatan. Jadi, menurut saya sangat wajar mereka demo, menuntut haknya karena telah menunaikan kewajiban dengan baik. Saya yakin demo ini seperti sebelum-sebelumnya, tak menghasilkan apa-apa. Bayangkan saja kalau Bupati sempat mengeluarkan statemen beberapa minggu lalu “potong leherku kalau ada uang”. Tapi paling tidak, ada pressure dari sesama eksekutif, “kami juga ada, dan juga butuh diperhatikan!”. Yah, selamat berjuang teman-teman, Majuko gondrong!
